Sosiologi Pendidikan

MASALAH PUTUS SEKOLAH (DO), PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN WIRASWASTA

MAKALAH

1.      Masalah Putus Sekolah (Drop Out)

Putus Sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga masyarakat/ anak yang hanya mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD) sampai kelas 5 (lima) disebut sebagai putus Sekolah SD (belum tamat SD/ tanpa STTB).

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan rendah kemudian tidak bekerja atau berpenghasilan tetap, dapat merupakan beban masyarakat bahkan sering menjadi pengganggu ketenteraman masyarakat. Hal ini diakibatkan kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektual serta tidak memiliki keterampilan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Terlebih bila mengalami frustasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap overkompensasi bias menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan norma-norma social yang positif.[1]

Ada 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

a.       Langkah Preventif

Membeli para peserta didik dengan keterampilan-keterampilan praktis dan bermanfaat sejak dini agar kelak bila diperlukan dapat merespons tantangan-tantangan hidup dalam masyarakat secara positif sehingga dapat mandiri dan tidak menjadi beban masyarakat atau menjadi parasit masyarakat. Misalnya keterampilan-keterampilan kerajinan, jasa, perbengkelan, elektronika, PKK, fotografi, batik, dan lain sebagainya.

b.      Langkah Pembinaan

Memberikan pengatahuan-pengetahuan praktis yang mengikuti perkembangan/ pembaruan zaman melalui bimbingan dan latihan-latihan dalam lembaga-lembaga social/ pendidikan luar sekolah seperti LKMD, PKK, dll.

c.       Langkah Tindak Lanjut

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk terus melangkah maju melalui penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengada-ada termasuk membina hasrat pribadi untuk berkehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Misalnya memberikan penghargaan, bonus, keteladanan, kepahlawanan dan sebagainya sampai berbagai kemudahan untuk melanjutkan studi dengan program Belajar Jarak Jauh (BJJ), seperti Universitas Terbuka dsb, juga melalui koperasi dengan berbagai kredit (KIK, KCK, Kredit Profesi, dsb).[2]

2.      Masalah Pengangguran

Dalam Bahasa Belanda memiliki tiga arti, yaitu:

a.       Werkeloos: bagi pensiunan pegawai negeri meskipun tanpa bekerja setiap bulannnya dapat menerima uang pension bahkan  juga mendapat kenaikan uang pension sesuai ketentuann yang berlaku.

b.      Werkloos: bagi penduduk didaerah dingin, pada musim Winter mereka tidak perlu bekerja dan kebutuhan hidup sehari-hari telah mereka persiapkan pada hari-hari menjelang Winter datang.

c.       Werklooze: bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi tanpa/ belum memperoleh pekerjaan.

Pengangguran yang sering menjadi masalah sosial adalah mereka yang enggan bekerja atau kurang gigih berusaha bahkan tidak mau berusaha, tetapi ingin enak dan terpenuhi kebutuhannya alias menjadi “parasit” masyarakat/ keluarga/ orang tua/ saudaranya.[3]

3.      Pendidikan Wiraswasta untuk Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan

a.       Definisi

Pengertian/ definisi wiraswasta dapat ditinjau secara nominal dan secara real. Definisi nominal/ harfiah dari kata wiraswasta (dari bahasa Sansekerta), ialah:

Wira: berani, perkasa, utama

Swa: (sendiri): berdiri menurut kekuatan sendiri: mandiri

Sta: (berdiri)

Definisi real/ operasional:

Wiraswasta adalah keberanian, keperkasaan, keutamaan dalam memenuhi kebutuhan hidup (sekeluarga) serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.

Dengan kata lain dapat juga disebutkan bahwa:

Wiraswasta adalah sikap hidup yang memiliki keberanian, keperkasaan serta keutamaan dalam merespons setiap tantangan hidup dengan mengutamakan kekuatan sendiri.[4]

b.      Ciri-ciri Manusia Wiraswasta

Secara umum, manusia wiraswasta adalah orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Ia senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju berprestasi. Dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, manusia wiraswasta mampu menolong dirinya sendiri didalam mengatasi permasalahan hidupnya. Dengan kekuatan yang ada pada dirinya, manusia wiraswasta mampu berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya.[5]

Ciri-ciri manusia wiraswasta, diantaranya:

·         Memiliki Moral yang Tinggi

Manusia yang bermoral tinggi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemerdekaan batin, yaitu kemerdekaan yang ditandai oleh adanya keselarasan antara keinginan-keinginan dengan pandangan dalam diri seseorang, adanya keselarasan antara kemauan dengan pengenalan diri atau seorang akan merasakan kemerdekaan batin apabila setiap tingkah lakunya sesuai dengan kemauan serta pengenalan diri. Disamping itu juga memiliki loyalitas terhadap hukum, sifat adil dan lebih mementingkan keutamaan.

·         Memiliki Sikap Mental Wiraswasta

Manusia yang bermental wiraswasta mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, punya sifat jujur dan tanggungjawab, memiliki ketahanan fisik dan mental, tekun dan ulet dalam bekerja dan berusaha.

·         Memiliki Kepekaan terhadap Arti Lingkungan

Dengan belajar dan bekerja itu manusia memperoleh kemajuan dan keberhasilan dalam hidup. Lingkungan ikut mendukung usaha belajar dan bekerja manusia asalkan manusia mengenal dan mendaya gunakannya.

·         Memiliki Keterampilan Wiraswasta

Untuk menjadi manusia wiraswasta diperlukan beberapa keterampilan, seperti keterampilan berfikir kreatif, keterampilan dalam pembuatan keputusan, keterampilan dalam kepemimpinan dan keterampilan dalam bergaul antar manusia.[6]

---

[1] Ary H. Gunawan, SOSIOLOGI PENDIDIKAN Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 71-72

[2] Ary H. Gunawan, Ibid, hlm 72-73

[3] Ary H. Gunawan, Ibid, hlm 73

[4] Ary H. Gunawan, Ibid, hlm 75-76

[5] Wasty Soemanto, Pendidikan Wiraswasta (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 43

[6] Wasty Soemanto, Ibid, hlm 54-77

MAKALAH

PENGAWASAN

BAB I

PENDAHULUAN

            Dalam sistematika Manajemen Pendidikan, terdapat Fungsi-fungsi yang melengkapi dan mengatur kerjanya dari Sistem. Adakalanya Sistem terpaku hanya dalam Leader dan Manager, Dalam Dunia pendidikan memiliki Banyak Sistem yang menjadikan Pendidikan akan berjalan sesuai yang di inginkan jika sistem tersebut dan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan Tujuannya.

            Apabila Sistem dan Pelaksanaannya berjalan dengan Baik, maka Tujuan dalam Pelaksanaan Pendidikan akn mencapai Tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, banyak Pengawasan yang menjadikan sistem dalam dunia Pendidikan akan berjalan dan jika ada penyelewengan maka fungsi dalam pengawasan Pendidikan berperan sebagai Tonggak ataupun dasar paling akhir mengawasi Pendidikan.

            Didalam dunia Pendidikan fungsi dari Manajemen diantaranya adalah sebagai pengawas dan pengelolaan dalam perjalanannya, Managemen hanya akan berjalan jika semuanya ikut serta dalam pelaksanaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian

Menurut Murdick dalam Nanang Fattah, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan, bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi.

Keefektifan dan keefesiensian pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan efisien menggambarkan harapan masukan (input).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

B.  Tujuan Pengawasan

a.       Mengawasi aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan dalam organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi.

b.      Memastikan anggota organisasi melaksanakan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

c.       Mengoreksi dengan waktu dan sasaran yang telah ditetapkan.

d.      Mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang untuk meningkatkan kualitas di masa yang akan datang.[1]

C.  Tahapan Pengawasan

1.      Menetapkan standar-standar pelaksanaan

Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar yang ditetapkan harus merupakan standar yang jelas, dapat diukur dan mengandung batas waktu yang spesifik. Menyangkut kriteria, seperti: omgkos, waktu, kuantitas dan kualitas.

2.      Pengukuran pelaksanaan pekerjaan

Tahap kedua dari proses pengawasan adalah pengukuran hasil atau pelaksanaan. Metode dan teknik koreksinya dapat dilihat atau dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, dari perencanaan, sebagai tolak ukur dari semua proses manajemen. Dilanjutkan dengan pengorganisasian, memeriksa apakah struktur organisasi sesuai dengan standar, apakah tugas dan kewajiban telah dimengerti dengan baik dan apakah perlu penataan kembali anggota.

3.      Menentukan deviasi atau penyimpangan dan mengadakan tindakan perbaikan

Fase ini akan dilaksanakan apabila dipastikan terjadi penyimpangan. Bila penyimpangan terjadi, perbaikan tidak dapat dilakukan secara serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang sesuai standar. Oleh karena itu, laporan menjadi penting sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan segera untuk diambil tindakan pencegahan sehingga semua pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sesuai rencana.[2]

D.  Prinsip-prinsip Pengawasan

1.      Pengawasan hendaknya tertuju pada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan.

2.      Pengawasan harus menggunakan umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan.

3.      Pengawasan harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan.

4.      Pengawasan cocok dengan organisasi dilingkungan pendidikan, sebagai organisasi sistem terbuka.

5.      Pengawasan merupakan pengawasan itu sendiri.

6.      Pengawasan bersifat langsung, yaitu pengawasan di tempat kerja.

7.      Pengawasan memperhatikan hakikat manusia.[3]

E.   Bentuk-bentuk Pengawasan

1.      Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaku pengawasan dalam hal ini adalah atasan yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan.

2.      Pengawasan fungsional

Istilah pengawasan fungsional setiap usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Fungsi pemantauan ini tidak dapat dilakukan oleh auditor eksternal dan hanyan dapat dilakukan oleh management atau aparat internal yang berwenang. Pengawasan fungsional ini terdiri atas :

·      Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan Internal menekankan pada pemberian bantuan kepada management dalam mengidentifikasi sekaligus meerekomendasi masalah-masah maupun potensi kegagalan sistem dan program.

·      Pengawasan Eksternal

Adalah pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksanan pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan antara pengawas dan yang diawasi.[4]

F.   Fungsi Pengawasan

Dumn merinci 4 fungsi pengawasan, yaitu:

1.    Fungsi Eksplanasi, yaitu menjelaskan bagaiman kegiatan dilakukan.

2.    Fungsi Akuntansi, artinya melalui pengawasan dapat dilakukan Auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai.

3.    Fungsi Pemeriksaan, yaitu menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana.

4.    Fungsi Kepatuhan, artinya menilai sejauh mana para pelaksana taat kepada peraturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin pegawai yang dinilai dari kepatuhan.[5]

BAB III

KESIMPULAN

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan secara umum mempunyai tujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan.

Tahapan pengawasan terdiri dari: menetapkan standar-standar pengawasan, pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan, menentukan deviasi atau penyimpangan dan mengadakan tindakan perbaikan.

Prinsi-prinsip pengawasan diantaranya :

Pengawasan tertuju pada strategi, pengawasan harus menggunakan umpan balik, fleksibel, bersifat langsung dan memperhatikan hakekat manusia.

Bentuk-bentuk pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Fungsi pengawasan, yaitu : Fungsi Eksplanasi, Fungsi Akuntansi, Fungsi Pemeriksaan, dan Fungsi Kepatuhan.

---

[1] Musfirotun Yusuf, Manajemen Pendidikan (Pekalongan : STAIN Press, 2012), hal 86-89.

[2] Ibid., hal 89-91.

[3] Ibid., hal 92.

[4] Didin kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hal 368-370.

[5] Egoswara dan Aan Komariah,  Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 221.